Buku ini menggambarkan pentingnya hubungan yang tak terpisahkan antara hukum acara materil dan hukum acara formil. Tanpa hukum formil yang mengatur pelaksanaannya, hukum materil akan kehilangan fungsinya di dalam masyarakat. Hukum formil, yang juga dikenal sebagai hukum acara, berperan sebagai motor penggerak dalam penerapan hukum materil.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), proses peralihan harta kekayaan dari si pewaris kepada ahli warisnya didasarkan pada hubungan perkawinan dan hubungan keluarga sedarah. Dalam konteks ini, KUHPerdata tidak mengakui istilah anak tiri atau anak angkat, namun mengenal istilah saudara tiri, baik itu saudara tiri seayah atau saudara tiri seibu. Hal ini mengindikasikan bahwa harta warisan akan diserahkan kepada saudara-saudara tiri tersebut.

Buku ini mengulas berbagai aspek dan permasalahan terkait konstitusi ekonomi kita. Salah satunya adalah pertanyaan apakah Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sudah usang dan tidak lagi relevan dengan tuntutan era globalisasi saat ini. Selain itu, buku ini secara menyeluruh membahas sejarah konstitusi ekonomi, mulai dari perumusannya hingga implementasinya di berbagai negara di dunia. Penulis, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., seorang pakar hukum tata negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, memberikan kontribusi pemikiran melalui kajian ilmiah tentang hubungan antara UUD 1945 dengan kebijakan ekonomi, baik tingkat nasional maupun daerah.